TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan anggota pansus akan mendiskusikan skema pemilihan wagub DKI Jakarta jika dua calon dari kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, tidak lolos. Skema itu yang kemudian tertuang dalam tata tertib (tatib) pemilihan wagub DKI.
Baca juga: DPRD Baru Gelar Pemilihan Wagub DKI Medio Juli, Ini Sebabnya
Menurut Bestari, pemilihan menggunakan sistem voting tidak akan berjalan apabila jumlah anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna tak memenuhi syarat minimal alias kuorum. "Itu yang akan dibahas jika ternyata terjadi dua kali tidak kuorum, apa jalan keluarnya," kata Bestari saat dihubungi Tempo, Selasa malam, 18 Juni 2019.
Bestari menyatakan, anggota pansus mengagendakan rapat lagi pada Senin, 24 Juni 2019. Dalam rapat ini akan dibahas jalan keluar jika paripurna pemilihan tidak kuorum. Hingga saat ini, tatib belum rampung. Pansus masih bekerja membahas poin per poin draf tatib.
Pansus bertugas menerbitkan tatib pemilihan wagub. Setelah itu, papar Bestari, pansus dibubarkan. Tahap selanjutnya adalah panitia pemilihan alias panlih menjalankan isi tatib. Tatib mengatur prosedur hingga cara pemilihan wagub, serta tenggat waktu pelaksanaannya. "Jadi, tahapan pemilihan yang mengacu pada tatib akan dilaksanakan oleh panlih," ujar dia.
Proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno itu bergulir sejak November 2018. Awalnya, partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, PKS dan Partai Gerindra, mengusulkan dua calon wagub.
Setelah muncul dua nama, partai menggelar fit and proper test untuk menyeleksi kandidat. PKS mengusulkan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.
Tahapan ini sempat jalan di tempat lantaran Gerindra ingin calon yang diusulkan PKS itu berjumlah lebih dari dua orang. Alhasil, Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI, Abdurahman Suhaimi, masuk bursa calon wagub.
Tim fit and proper test yang terdiri dari empat orang memutuskan Agung dan Syaikhu yang layak dicalonkan. Partai lalu menyerahkan surat berisikan dua nama ini kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies yang meneruskan surat itu ke anggota dewan.
Bola pemilihan wagub pun kini ada di DPRD. Dewan membentuk dua kepanitiaan, yakni pansus dan panlih. Pansus merumuskan dan mengesahkan tatib pemilihan, sementara panlih yang mengeksekusinya.
Penetapan satu nama yang terpilih sebagai wagub dilakukan dalam rapat paripurna dewan. Paripurna baru bisa berjalan apabila dua pertiga dari 106 anggota dewan hadir rapat alias kuorum. Calon wagub dengan perolehan suara 50+1 yang berhak menggantikan Sandiaga Uno.
Baca juga: Pemilihan Wagub DKI, DPRD Agendakan Paripurna 22 Juli
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan persyaratan kuorum dan suara 50+1 pemilihan wagub DKI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
